Share This Post

Perizinan

Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan telah Disahkan per 14 April 2016

Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan telah Disahkan per 14 April 2016

Pemenuhan kebutuhan akan perumahan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan permasalahan yang berlarut-larut dan tak kunjung mendapatkan solusi terbaik di negeri ini. Data dari BPS dan Bappenas per 2014 lalu menunjukkan bahwa terdapat selisih antara pasokan dan permintaan rumah (backlog) yang cukup besar yaitu 7,6 juta unit, dimana tercatat terdapat 13,5 juta keluarga yang belum memiliki hunian. Yang lebih memprihatinkan adalah dari sekian rumah yang sudah terbangun terdapat 3,4 juta unit rumah yang tidak layak huni.

House

Rencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia menargetkan pada akhir 2019 jumlah backlog menurut konsep kepemilikan dapat berkurang menjadi 6,8 juta unit, berdasarkan konsep kepenghunian berkurang menjadi 5 juta unit, dan berdasarkan rumah tidak layak huni dapat berkurang menjadi 1,9 juta unit.

Agar target tersebut dapat segera terealisasi dengan baik, maka selayaknya pemerintah Indonesia berupaya untuk selalu memberdayakan seluruh pemangku kepentingan yang terkait demi terciptanya pembangunan perumahan yang sinergis, tepat guna dan tepat sasaran. Jika hal tersebut terlaksana dengan baik, bukan tidak mungkin sebelum tahun 2019 seluruh rakyat telah memiliki rumah masing-masing, sehingga tingkat kesejahteraan nasional akan meningkat.

contruction_1

Nampaknya Presiden Rebuplik Indonesia benar-benar menunjukkan komitmen tersebut dengan tindakan nyata. Pada 14 April 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. Inpres tersebut ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, para Gubernur, dan para Bupati/Wali kota.

Kepada para pejabat tersebut, beliau menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan di Kementerian atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Presiden Jokowi memberi instruksi khusus kepada masing-masing MenKo yang dijabarkan pada diktum ke-2 hingga ke-8. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pejabat :

  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  1. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini
  2. Melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden.
  • Menteri Dalam Negeri
  1. Melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan, dan proses penerbitan Izin Gangguan,
  2. Mendorong Gubernur, Bupati/Walikota untuk segera mendelegasikan kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
  3. Mendorong Gubernur, Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
  4. Melakukan percepatan evaluasi peraturan terkait perizinan pembangunan perumahan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota,
  5. Mengawasi pelaksanaan proses perizinan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan
  6. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan proses perizinan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Wali kota kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan.

  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan perumahan.

  • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Lingkungan untuk pembangunan perumahan.

  • Menteri Perhubungan

Melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) untuk pembangunan perumahan.

  • Gubernur, Bupati/Wali kota
  1. Melaksanakan percepatan pendelegasian kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
  2. Melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
  3. Melaksanakan seluruh proses perizinan pembangunan perumahan melalui sistem online paling lambat tahun 2017,
  4. Bersinergi dengan DPRD untuk mengevaluasi Peraturan Daerah yang menghambat penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan dan tidak menambah persyaratan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Menteri Dalam Negeri.

Kemudian pada diktum terakhir, Presiden meminta kepada para pemangku kepentingan tersebut untuk dapat melaksanakan Instruksi Presiden tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Keberadaan Inpres tersebut diharapkan dapat menyederhanakan perizinan pembangunan perumahan, sekaligus dapat mensinergikan kinerja antar sektoral, baik secara vertikal maupun horizontal. Masyarakat berpenghasilan rendah (MPR) tentunya akan menaruh harapan besar terhadap kebijakan ini, oleh karena itu Presiden harus benar-benar tegas dalam menegakkan Inpres No. 3 tahun 2016 tersebut.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA Validation *

Lost Password

Register