Share This Post

Sosok

Nahrawi Syam, Izin Mendirikan Bangunan, dan Tata Ruang DKI Jakarta.

Nahrawi Syam, Izin Mendirikan Bangunan, dan Tata Ruang DKI Jakarta.

Anda tentu pernah melihat sebuah bangunan di DKI Jakarta yang awalnya merupakan sebuah hunian, lantas berubah fungsi menjadi sebuah tempat komersil, seperti restaurant, butik, dan sebagainya. Tidak jarang juga kita mendapati sebuah bangunan disegel karena satu dan lain hal. Apakah sebenarnya kita boleh merubah fungsi sebuah bangunan? Lalu kenapa bangunan bisa disegel? Ir. Nahrawi Syam, mantan Kepala Bidang Pengkajian Pemanfaatan Lahan – Dinas Tata Kota yang sudah bekerja sejak tahun 1975 – 2010 ini, punya jawabannya untuk Anda.

Tidak hanya di Jakarta, tapi juga daerah lain di Indonesia, setiap wilayah memiliki tata ruang kotanya masing-masing. Adaa wilayah yang diperuntukan untuk hunian, dinas pemerintahan, bangunan sosial seperti rumah sakit dan sekolah, hingga tempat komersial seperti mall dan juga restaurant. Yang mana tidak bisa sembarangan membangun sebuah bangunan walau kita memiliki hak atas tanah tersebut. Ada aturan yang menyebutkan, untuk kita membuat sebuah bangunan, masyarakat membutuhkan yang namanya IMB. Apa itu IMB? IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan.

Menurut sosok yang kini menjabat sebagai Commissioner of Design Global Indonesia ini, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan bangunan yang telah diterapkan oleh Dinas Tata Ruang Kota DKI Jakarta. Dimana bangunan yang diperuntukan hunian tidak bisa berubah fungsi menjadi daerah komersil, dan sebagainya. Penerbitan IMB sendiri mengacu kepada peraturan daerah tentang zonasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), yang menjadi landasan dasar bagi masyarakat untuk membangun sebuah bangunan.

Iklan

Nahrawi mengatakan, perkembangan kota Jakarta sendiri bisa dibilang banyak sekali perubahan. Nahrawi menambahkan, berarti Jakarta itu berkembang dari setiap tahunnya. Sebuah kota harus bersifat dinamis, tidak bisa statis. Fungsi bangunan harus bisa menyesuaikan sesuai peradaban pada zamannya. Misalnya, Kawasan Kota Tua, yang awalnya merupakan bangunan VOC yang pada zamannya adalah gudang rempah-rempah, kini berubah fungsi menjadi cagar budaya (daerah wisata), serta café dan restaurant.

IMB sendiri berangkat dari acuan undang-undangnya yaitu tertulis dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang diatur selama 20 tahun sekali dengan evaluasi selama 5 tahun, dan dengan penyesuaian perkembangan zaman. Karena ada sebuah daerah yang tidak diprediksi sebagai daerah maju, namun seiring perkembangan waktu daerah tersebut menjadi maju. Menurut Nahrawi, jika sebuah daerah maju, berarti perkembangan ekonomi pun pasti maju juga. Sebagai contoh, Nahrawi menggambarkan daerah Kelapa Gading, yang tidak diprediksi akan semaju sekarang. Bahkan pemerintah atau Dinas Tata Ruang tidak bisa memaksakan sebuah daerah untuk menjadi maju.

41378319 - house in construction project with brick and blueprint

41378319 – house in construction project with brick and blueprint

Disinilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hadir sebagai dasar atau acuan dari pemerintah untuk masyarakat agar bangunan yang dibangun tidak keluar jalur peruntukannya. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan IMB atau Izin Mendirikan Bangunan harus memiliki Hak atas kepemilikan lahan (status  harus jelas tidak ada sengketa), kemudian gambar rancang bangun yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam rencana kota. Gambar rancang bangun meliputi tempat parkir kalau dia pertokoan, ketinggian bangunan, dll.

Sementara penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa keluar dalam jangka waktu 1 – 2 minggu, sesuai dengan bangunan apa yang ingin dibangun, syaratnya lengkap atau tidak, dll. Bahkan untuk  pembangunan rumah sampai dengan 500 Meter hanya perlu mengurus ke tingkat kecamatan. Namun  bagi masyarakat yang memiliki tanah lebih dari 5000 Meter, mereka perlu Persetujuan Prinsip Gubernur yang disebut SIPPT (Surat Izin Prinsip Penggunaan Tanah), yang prosesnya agak memakan waktu lama.

Lantas bagaimana dengan masyarakat yang ingin merenovasi sebuah bangunan? Perlu kah mengajukan kembali Izin Mendirikan Bangunan (IMB)? Menurut Nahrawi jawabannya adalah Perlu. Izin baru merenovasi bangunan sama dengan memulai membuat IMB pertama kali, syarat-syaratnya pun harus sesuai agar IMB bisa terbit dengan cepat.

Lalu bagaimana dengan alih fungsi sebuah bangunan? Misalnya dari hunian menjadi tempat komersil seperti restaurant? Hal tersebut tentu merubah peruntukan sebuah zonasi bangunan di Jakarta, namun menurut peraturan daerah yang mengatur peruntukan bangunan ini dimungkinkan (bukan berarti diperbolehkan) setelah melalui kajian. Kajian tersebut melibatkan sebuah tim, dimana tim menganalisa apakah tempat komersil (tempat usaha) yang muncul disebuah kawasan hunian akan berdampak pada lingkungan? Buruk kah? Atau justru malah dampaknya baik? Kalau dampaknya baik pasti akan diberikan izin dengan retribusi yang resmi kepada pihak Pemkot atau Pemda.

Dalam pengalihan alih fungsi sebuah bangunan, perlu diperhatikan kembali peruntukan bangunan tersebut. Apakah bangunan tersbeut boleh diubah peruntukannya? Karena kita sebagai masyarakat awam, saat pertama kali membeli sebuah hunian tidak banyak yang mengecek peruntukan dari hunian yang kita beli. Dikemudian hari saat kita hendak merubah fungsi bangunan tersbeut malah mendapati adanya masalah. Makanya, Nahrawi menyarankan, saat kita hendak membeli sebuah hunian atau banguan, periksa kembali peruntukan bangunannya terlebih dahulu kepada developer (pengembang/penjual).

Nahrawi Syam

Yang harus kita periksa adalah Property Right atau status tanah kepemilikan. Aman atau tidak, bermasalah atau tidak. Lalu yang harus diperiksa adalah Development Right atau Hak Membangun. Apakah peruntukannya bangunannya, sudah sesuai atau belum, ada IMB nya atau tidak. Untuk memeriksa apakah bangunan yang kita beli sudah aman atau belum, kita bisa melihatnya di BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Untuk merubah bangunan, kita bisa memeriksanya ke Dinas Tata Ruang Kota.Jangan anggap setiap  kepemilikan tanah yang kita punya bisa merubah sebuah peruntukan bangunan. Misalnya, Anda memiliki sebuah lapangan Golf dan ingin dialihfungsikan sebagai hunian. Belum tentu, bisa saja lapangan golf tersbeut adalah sebuah jalur hijau. Agar menghindari hal tersebut dikemudian hari, untuk itulah kita harus memeriksanya ke Dinas Tata Ruang Kota.

Bagi masyarakat yang ingin belum paham mengenai pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nahrawi mengatakan, bisa bertanya pada masing-masing kelurahan tempat tinggal. Kelurahan dapat memberikan pengarahan atau sosialisasi apa saja yang masyarakat butuhkan untuk mendapatkan IMB tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA Validation *

Lost Password

Register