Share This Post

Perizinan

Bagaimana Jika Bangunan Gedung Tidak Sesuai dengan IMB?

Bagaimana Jika Bangunan Gedung Tidak Sesuai dengan IMB

Seperti kita ketahui bersama bahwa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) merupakan surat atau dokumen penting yang perlu dilengkapi saat akan merencanakan pembangunan rumah, ruko atau gedung. Dengan adanya IMB maka bangunan Anda akan dilindungi secara hukum untuk keperluan seperti kegiatan sehari-hari, sewa rumah, jual beli rumah, ijin usaha atau pengajuan kredit rumah. IMB sendiri bisa didapatkan saat bangunan akan dibangun atau direncanakan. Karena IMB bisa diperoleh ketika perencanaan pembangunan maka bangunan yang ada dan telah jadi, bisa saja tidak sesuai dengan IMB. Nah ketika bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan IMB, apa yang akan terjadi kemudian? Untuk menjawabnya, simak pembahasannya di bawah ini.

Ada Sanksi Administratif hingga Pidana

Anda harus berhati-hati dan tidak main-main dengan pelanggaran yang dilakukan dengan membangun bangunan yang tidak sesuai IMB. Ini karena ada sanksi administrasi hingga sanksi pidana yang akan mengintai Anda. Selain itu ketika diketahui oleh pengawas maka perencanaan pembangunan gedung yang sedang dikerjakan bisa saja akan langsung dihentikan dan tak boleh dilanjutkan. Jika kemudian pengawas melaporkan hal ini ke dinas maka laporan tersebut bisa saja kemudian diteruskan ke pihak berwajib dan akan menjadi tuntutan hukum yang ditujukan pada Anda.

Iklan

Hal ini sesuai pasal 44 UU Bangunan Gedung yang menyatakan bahwa :

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Sanksi Administratif Bangunan Tidak Sesuai IMB

Ketika bangunan yang didirikan tidak sesuai IMB maka akan ada sanksi administratif yang bisa dikenakan pada pemilik bangunan. Sanksi administratif tersebut antara lain :

  • Peringatan tertulis
  • Pembatasan kegiatan pembangunan
  • Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
  • Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung
  • Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung
  • Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung
  • Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
  • Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
  • Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Sanksi administratif di atas akan dilakukan secara berurutan hingga kemudian akan dilakukan pembongkaran bila semua peringatan sebelumnya tak diacuhkan.

Sanksi Hukum Bangunan Tidak Sesuai IMB

Selain sanksi administrasi, gedung yang dibangun tidak sesuai dengan IMB juga bisa membuat pemiliknya dikenai sanksi pidana yakni kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Jika Terjadi Perubahan Gedung yang Tidak Sesuai IMB

Dari kedua sanksi yang ada tentu Anda tak boleh meremehkan. Jadi bila Anda sudah terlanjur telah mendirikan bangunannya, maka Anda harus segera melakukan sesuatu. Hal yang perlu dilakukan seseorang yang terlanjur membangun bangunan yang tidak sesuai IMB adalah meminta pengesahan lagi atas perubahan rencana tersebut.

Jadi perbaiki saja IMB yang ada melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor walikota kota administrasi sesuai lokasi gedung Anda. Dalam PP 36/2005, diatur ketentuan bahwa seseorang yang telah melakukan perubahan atas bangunan yang ada maka mereka wajib mengajukan permohonan IMB yang baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PP 36/2005 yang menyatakan bahwa :

  • Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah lewat permohonan baru izin mendirikan bangunan gedung.
  • Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
  • Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung juga harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
  • Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam izin mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA Validation *

Lost Password

Register