Share This Post

Perizinan

Mau Mendirikan Pabrik, Ketahui Dulu Perizinannya

Mau Mendirikan Pabrik, Ketahui Dulu Perizinannya

Setiap bangunan dalam pendiriannya memang harus memiliki perizinan. Apalagi bila bicara pendirian pabrik yang besar dan punya dampak besar, pastinya perizinan sangat diperlukan. Perizinan berkaitan dengan pendirian bangunan atau gedung pabrik sendiri telah diatur dalam undang-undang dan peraturan kepala BKPM.  Berikut dasar hukum tentang pendirian dan perizianan bangunan atau gedung pabrik tersebut.

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU No 28 Tahun 2002”);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (“PP No 35 Tahun 2005”);
  3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal (“Perka BKPM No 5 Tahun 2013”);

Persyaratan Perizinan Pabrik

Setidaknya ada dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk Anda yang akan mendirikan bangunan atau gedung pabrik yakni persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Berikut rinciannya.

Iklan

A. Persyaratan administratif, meliputi :

  • Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah (dalam bentuk perjanjian tertulis).
  • Surat bukti kepemilikan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Setiap orang yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung pabrik tersebut juga wajib melengkapi kelengkapan berkas administratif dengan :

  1. Data pemilik bangunan gedung pabrik.
  2. Apabila tanahnya bukan milik sendiri maka harus ada tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah.
  3. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung pabrik yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
  4. Rencana teknis bangunan gedung yang dibuat berdasarkan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang akan dibangun gedung tersebut yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (“Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota”).

B. Persyaratan teknis, meliputi :

1. Persyaratan tata bangunan yang terdiri dari :

      • Persyaratan intensitas bangunan gedung pabrik yang meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan;
      • Persyaratan peruntukan bangunan gedung pabrik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota (“RTRW”) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (“RDTRKP”), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (“RTBL”);
      • Bagi gedung pabrik yang memiliki pengaruh besar pada lingkungan maka Anda harus melengkapi dengan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
      • Arsitektur bangunan gedung yang meliputi :

– Persyaratan penampilan bangunan gedung pabrik yang dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik arsitektur, kaidah-kaidah estetika bentuk serta lingkungan yang ada di sekitarnya.
– Tata ruang-dalam harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung serta keandalan bangunan gedung.
– Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dalam lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial dan budaya setempat terhadap berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa

2. Persyaratan keandalan bangunan gedung pabrik yang meliputi :

    • Persyaratan keselamatan
    • Persyaratan kenyamanan
    • Persyaratan kesehatan
    • Persyaratan kemudahan

Permohonan izin mendirikan bangunan gedung pabrik akan disetujui dan disahkan oleh bupati/walikota jika memang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA Validation *

Lost Password

Register